Tugas Makalah Teori Organisasi 2
Kemisikinan
Disusun
oleh :
Budi Dwi Ananto
2ka04
11110460
UNIVERSITAS GUNADARMA
2012
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pendapatan per kapita penduduk
Indonesia menembus angka US $ 18,000 atau sekitar Rp. 180.000.000,00 per tahun.
Angka tersebut jauh di atas beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang
hanya memiliki pendapatan per kapita penduduk US $ 6,220, atau Thailand dengan
pendapatan per kapita penduduknya US $ 2,990. Rekor tersebut hampir menyamai
Korea yang memiliki income per kapita penduduk US $ 20,000, meskipun
masih jauh di bawah Jepang, Australia, dan Amerika yang memiliki pendapatan per
kapita penduduk di atas US $ 30,000.
Itulah topik terhangat yang dicatat
di halaman surat kabar nasional pada tahun 2030. Itu pun hanya prediksi
beberapa ahli yang mengabaikan peningkatan pendapatan beberapa negara lain di
atas yang memang memiliki pendapatan per kapita seperti apa yang tertulis saat
ini. Dengan berat hati kita harus mengakui bahwa pendapatan per kapita penduduk
Indonesia hanya US $ 1,946 pada tahun 2008, jauh di bawah Jepang US $ 34,189,
Amerika US $ 43,444, Australia US $ 50,000, dan Singapura US $ 29,320. Apa
masyarakat Indonesia harus menunggu sampai tahun 2030? Dan apa mungkin di tahun
2030 prediksi itu benar-benar akan tercapai? Atau itu hanyalah mimpi indah
belaka bagi rakyat Indonesia? Sampai sekarang masalah kemiskinan masih menjadi
“hantu” yang menakutkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.
Kemiskinan sesungguhnya telah
menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. Namun, realitasnya, hingga kini
kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di
seluruh dunia ini. Teknologi boleh semakin maju, negara-negara merdeka semakin
banyak, dan negara-negara kaya boleh saja kian taun kian bertambah. Tetapi,
jumlah orang miskin di dunia tak kunjung berkurang. Kemiskinan bahkan telah
berubah menjadi wajah teror yang menghantui dunia.
Bagaimana
gambaran kemiskinan yang melingkupi Negara tercinta kita saat ini? Data World
Bank 2006 menunjukkan, setidaknya terdapat 1,1 milyar penduduk miskin di dunia.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia (yang dikategorikan supermiskin oleh World
Bank) pada tahun 2007 mencapai 39 juta orang atau 17,75% dari total populasi
penduduk. Untuk wilayah Jawa Barat, yang punya cita-cita meningkatkan poin IPM
menjadi 80 pada 2008, jumlah penduduk miskin mencapai 5,46 juta orang, atau
sekitar 13,55% dari total penduduk miskin di Indonesia. Memprihatinkan, karena
dari data diatas memperlihatkan adanya peningkatan penduduk miskin di Jawa
Barat sebanyak 317.000 orang!.Ini berarti, program-program pengentasan
kemiskinan yang digagas pemerintah pusat maupun daerah telah gagal mengentaskan
penduduk Jawa Barat dari cengkeraman kemiskinan. Belum lagi daerah-daerah lain
di Indonesia.
Kemiskinan
merupakan permasalahan kompleks yang perlu diatasi dengan sungguh-sungguh.
Kemiskinan menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di
Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak
masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Melihat
kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis
tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Indonesia dan
penanggulangannya.
1.2 LANDASAN TEORI
Dari berbagai sudut pandang tentang
pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan
menjadi tiga pengertian, yaitu:
1.
Kemiskinan Absolut. Seseorang
dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya
berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2.
Kemiskinan Relatif. Seseorang yang
tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi
masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3.
Kemiskinan Kultural. Kemiskinan ini
berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau
berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain
yang membantunya.
Keluarga miskin adalah pelaku yang
berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan
mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu
diamati dari keluarga miskin yaitu:
1.
Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
dasar, contohnya dapat dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan
menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan kemampuan
menjangkau perlindungan dasar.
2.
Kemampuan dalam melakukan peran
sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam mencari nafkah, peran dalam
bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidang
kemasyarakatan.
3.
Kemampuan dalam menghadapi
permasalahan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk
menghindar dan mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.
BAB II
PEMBAHASAN
Secara
harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak
berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas,
kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara
individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap
timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi
seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi
hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas
ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan
perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani
kehidupan secara bermartabat.
Hidup miskin bukan hanya berarti
hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi,
kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif
untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan,
informasi, teknologi, dan modal.
2.1 Faktor Penyebab Kemiskinan
Ada dua kondisi
yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu:
·
Kemiskinan
alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas,
penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.
·
Kemiskinan
buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat
membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan
berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin.
Bila kedua faktor penyebab kemiskinan tersebut
dihubungkan dengan masalah mutu pangan, kesehatan, dan pendidikan maka dapat
disimpulkan beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain:
·
Kurang
tersedianya sarana yang dapat dipakai keluarga miskin secara layak misalnya
puskesmas, sekolah, tanah yang dapat dikelola untuk bertani.
·
Kurangnya
dukungan pemerintah sehingga keluarga miskin tidak dapat menjalani dan
mendapatkan haknya atas pendidikan dan kesehatan yang layak dikarenakan biaya
yang tinggi
·
Rendahnya minat
masyarakat miskin untuk berjuang mencapai haknya karena mereka kurang mendapat
pengetahuan mengenai pentingnya memliki pendidikan tinggi dan kesehatan yang
baik.
·
Kurangnya
dukungan pemerintah dalam memberikan keahlian agar masyarakat miskin dapat
bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Wilayah Indonesia yang sangat
luas sehingga sulit bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah dengan
perhatian yang sama. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan masalah kesehatan,
mutu pangan dan pendidikan antara wilayah perkotaan dengan wilayah yang
tertinggal jauh dari perkotaan.
2.2 Penanggulangan Masalah Kemiskinan
A.
Sasaran
Pembangunan
Adapun sasaran penanggulangan
kemiskinan pada tahun 2007 adalah:
·
Berkurangnya
penduduk miskin hingga mencapai 14.4% pada akhir tahun 2007.
·
Meningkatnya
jalur kesempatan masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan
dan kesehatan.
·
Berkurangnya
beban pengeluaran
masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan kesehatan, serta kecukupan pangan
dan gizi.
·
Meningkatnya kualitas keluarga
miskin.
·
Meningkatnya pendapatan dan
kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk
·
Meningkatnya kesempatan masyarakat miskin terhadap
permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.
B. Arah Kebijakan Pembangunan
Untuk mencapai sasaran tersebut di
atas, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2007 diarahkan pada :
1. Penanganan Masalah Gizi Kurang dan
Kekurangan Pangan
Penanganan masalah gizi kurang dan kekurangan
pangan meliputi:
a. Perbaikan gizi masyarakat dengan
kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya
pada rumah tangga miskin.
b.
Peningkatan
ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk
keluarga miskin.
2.
Perluasan
kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan
Perluasan kesempatan masyarakat miskin
atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :
a. Penyediaan bantuan operasional sekolah
untuk SD, SMP, Pesantren Salafiyah, dan satuan pendidikan non Islam setara SD
dan SMP.
b.
Beasiswa siswa miskin jenjang
SMA.
c.
Pengembangan
pendidikan untuk dapat membaca.
3. Perluasan kesempatan masyarakat miskin
atas kesehatan
Perluasan kesempatan masyarakat miskin
atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:
a.
Pelayanan
kesehatan penduduk miskin di Puskesmas
b.
Pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit.
c.
Peningkatan
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan,
terpencil, tertinggal, dan kepulauan.
d.
Peningkatan
pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan
berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan ke
gawat darurat.
e.
Pelatihan
teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada
kelahiran.
4. Perluasan Kesempatan Berusaha
Perluasan kesempatan berusaha meliputi
peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan kegiatan
pokok:
1. Percepatan pelaksanaan pendaftaran
tanah rumah tangga miskin.
2. Penasehat penataan hak kepemilikan dan
sertifikasi lahan petani.
3. Penasehat penataan hak kepemilikan dan
sertifikasi lahan petani.
4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk
usaha.
5. Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan
usaha.
6. Peningkatan pelayanan koperasi sebagai
modal usaha.
BAB III
Kesimpulan dan Saran
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah
yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula
dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang
alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan
masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan
masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan
tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama
yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat.
Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai
hasil yang seminimal mungkin.
3.2 Saran
Dalam menghadapi
kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif,
dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam
menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan
kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang
standarnya adalah standar global.
DAFTAR PUSTAKA
Mulyo, Sumedi Andono. 2005. Strategi Nasional
Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan.
www.yahoo.com
www.makalahku.blogspot.com
